Aroma Abuse of Power Menyengat di Kejari Muaro Jambi, Isu Setoran OPD dan Kontraktor Pecah ke Publik

Muaro Jambi – Isu miring beraroma korupsi dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) mengguncang institusi Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaro Jambi. Korps Adhyaksa yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan mafia proyek, kini justru diterpa isu tak sedap terkait dugaan aliran dana haram alias "setoran upeti" dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kontraktor lokal.

Informasi yang dibongkar oleh sejumlah sumber dalam secara eksklusif membeberkan adanya main mata yang terstruktur. Pertemuan-pertemuan gelap antara oknum Kejari, pejabat OPD, dan para pemegang proyek disinyalir kerap digelar di luar jam dinas untuk menghindari endusan publik.

"Mainnya rapi. Pertemuan tidak hanya di kantor, tapi sengaja bergeser ke luar daerah, seperti di kawasan sekitar Jambi Business Center (JBC), Kota Jambi," bisik seorang narasumber yang meminta identitasnya diidentifikasi sebagai anonim demi keamanan.

Pengondisian Proyek dan Isu Setoran. Sumber tersebut membeberkan, pertemuan bawah tanah itu bukan membahas pengawasan hukum normatif, melainkan diduga kuat sebagai ajang "kondisikan" proyek-proyek kakap milik Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dari sinilah pemerasan berkedok koordinasi diduga terjadi, di mana muncul permintaan jatah atau setoran dengan nominal fantastis kepada pihak tertentu.Bukan sekadar isu burung, kecurigaan publik kian diperkuat oleh pemandangan mencolok di markas Kejari Muaro Jambi.

 Dalam beberapa tahun terakhir, kantor penegak hukum tersebut gencar bersolek lewat pembangunan dan pengadaan fasilitas mewah yang ditaksir menelan anggaran miliaran rupiah.Publik kini mulai mengendus adanya skema tukar guling kepentingan (quid pro quo). Muncul dugaan liar bahwa proyek kemegahan fasilitas di internal kejaksaan tersebut disuntik oleh dana "gotong royong" para kontraktor yang mendapat lampu hijau menggarap proyek pemkab.

Institusi Hukum Cedera, Publik Tuntut Jaksa Agung Turun Tangan Skandal ini memicu gelombang desakan agar Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan segera turun tangan melakukan audit investigatif.

Saat dikonfirmasi Kasi Intel Kejari Muaro Jambi menepis hal tersebut. "Sehubungan hal ini tidak lah benar, kami pihak kejaksaan negeri muaro jambi/kajari beserta jajaran tidak pernah menerima setoran baik itu dari OPD maupun dari kontraktor seperti apa yang disampaikan. Kejaksaan negeri muaro jambi sbg lembaga penegak hukum tetap berkomitmen mengawasi dan memberantas praktik KKN." Tulis Kasi Intel Kejari Muaro Jambi melalui pesan singkat WhatsApp Minggu, (7/6/26)

Jika dugaan konspirasi antara penegak hukum, birokrat, dan pengusaha ini terbukti benar, hal ini dinilai telah membunuh rasa keadilan masyarakat dan mencederai semangat bersih-bersih di tubuh Kejaksaan Agung (Endang)