Bungkamnya Kabid Aset Muaro Jambi, Semakin Perkuat Adanya Dugaan Kongkalikong Oknum Dewan
MUARO JAMBI – Dugaan penyelewengan fasilitas negara mengguncang Kabupaten Muaro Jambi. Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat diduga kuat mencoba menguasai secara ilegal kendaraan dinas operasional yang seharusnya sudah dikembalikan ke kas daerah.
Fasilitas negara tersebut kabarnya telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Oknum wakil rakyat itu baru buru-buru mengembalikan kendaraan dinas tersebut setelah mencium adanya pergerakan dari awak media yang mulai mengendus pelanggaran ini.
Berdasarkan undang-undang, menahan atau mengalihkan aset negara secara ilegal setelah masa jabatan berakhir merupakan tindak pidana serius. Pelaku dapat dijerat pasal penggelapan hingga tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah.
Dugaan Kongkalikong dan Aksi Bungkam Pejabat Kasus ini menggelinding panas dan memicu spekulasi adanya keterlibatan orang dalam di tubuh birokrasi. Pihak eksekutif dituding melakukan pembiaran dan sengaja menutup-nutupi kasus ini dari transparansi publik.
Saat dikonfirmasi oleh awak media mengenai status hukum, jumlah unit kendaraan yang sempat ditahan, serta langkah penertiban, Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Ibnu, memilih bungkam. Ia enggan memberikan penjelasan formal terkait perkara yang menyeret instansinya tersebut.
Sikap tertutup dari jajaran Bidang Aset Pemkab Muaro Jambi ini dinilai mencederai semangat keterbukaan informasi publik.
Aksi bungkam ini memantik respons keras dari Toha Ketua Lembaga Merah Putih Perjuangan (LMPP) Muaro Jambi. Ia menegaskan bahwa pengembalian aset setelah ketahuan tidak menghapus unsur pidana yang telah terjadi.
"Kendaraan itu ditahan bertahun-tahun tanpa hak, itu jelas pelanggaran. Jangan pikir karena sudah ketahuan media lalu buru-buru dikembalikan, masalahnya selesai begitu saja. Hukum tidak bekerja seperti itu," tegas Toha
Ia juga menyayangkan sikap Kabid Aset yang memilih menutup diri dari kejaran wartawan."Jika tidak ada apa-apa, kenapa Kabid Aset harus bungkam? Sikap tertutup seperti ini justru menguatkan kecurigaan publik bahwa ada kongkalikong atau pembiaran sistemis di internal birokrasi," pungkasnya. (Endang)